The Globalization of Poverty and the New World Order (Michele Chossudovsky)

Buku ini menuliskan tentang gambaran kemiskinan yang telah meng-global dan terjadi di beberapa negara. Kemiskinan pada negara-negara tersebut salah satunya disebabkan oleh liberalisasi perdagangan bebas yang dilakukan oleh Organisasi Perdagangan Dunia (World Trade Organization) serta kebijakan ekonomi yang ‘dipaksakan’ untuk diterapkan pada negara-negara tersebut oleh lembaga keuangan dunia semacam Bank Dunia (World Bank) dan Dana Moneter Internasional (International Monetery Fund). Buku ini merupakan studi kasus dari beberapa negara yang terkena kebijakan ‘reformasi’ ekonomi yang dipaksakan oleh lembaga-lembaga keuangan tersebut.

Chossudovsky menganalisis masa lalu dan masa kini dalam kaitannya dengan utang, globalisasi dan pendanaan internasional. Dia menggambarkan bagaimana lembaga keuangan dunia (IMF, Bank Dunia, dll) yang menghancurkan negara-negara lain dan memiskinkan mereka dengan kedok kapitalisme dan kebebasan. Dia juga memaparkan dengan jelas proses dolarisasi dan perannya di New World Order (Tatanan Dunia Baru).

Chossudovsky menegaskan akan ketakutan serta kecurigaan mengenai kembalinya kolonialisme dan perbudakan ekonomi. Tanpa bayangan keraguan, bahwa ada kampanye yang disengaja dan sistematis ‘genosida ekonomi’ terhadap Afrika dan seluruh negara yang memiliki kekayaan sumber daya alam. ‘Investasi’ benar-benar tidak lebih dari ‘pengupasan aset’ yang dimiliki oleh negara-negara tersebut.

Bank Dunia, IMF dan WTO menyebut kebijakan ekonomi yang mereka lakukan dengan istilah ‘reformasi’ ekonomi. Istilah ‘reformasi’ ekonomi yang diberlakukan pada negara-negara yang mengalami kesusahan tidak lain merupakan ‘pembunuhan’ terhadap negara-negara tersebut.

Sistem ‘pasar bebas’ yang mereka lakukan dimanipulasi, perjanjian WTO justru memberikan hak istimewa dan berlebih kepada para konglomerat terbesar di dunia keuangan maupun industri, serta mengendalikan kemampuan pemerintah nasional suatu negara dalam mengatur perekonomian negaranya. Program yang dilakukan IMF memacu pemerintah negara yang mengalami kesusahan memprivatisasi besar-besaran ‘kue’ ekonomi mereka, melakukan liberalisasi pasar dan ‘menghemat’ pengeluaran yang terkait kesejahteraan sosial masyarakat seperti pendidikan, kesehatan dan jaminan sosial.

Pasar bebas mereka justru identik dengan kemiskinan manusia, kerusakan alam dan lingkungan, apartheid (Afrika), rasisme dan perselisihan antar etnis, mengabaikan hak-hak perempuan, dis-lokasi ekonomi, pemindahan paksa/penggusuran dan pengungsian, petani gurem, pabrik harus ditutup akibat bangkrut dan kehilangan pekerjaan yang menyebabkan pengangguran.

Chodussudovsky menuduh IMF telah mendukung penggunaan kekayaan global yang dilakukan oleh para spekulan melalui mekanisme manipulasi pasar mata uang dan komoditas. Parahnya, data statistik ekonomi dimanupulasi sendiri untuk menunjukan bahwa kebijakan yang mereka lakukan bekerja sesuai dengan yang seharusnya.

Legitimasi reformasi ‘pasar bebas’ bersandar pada ilusi serta ditopang melalui manipulasi secara terang-terangan data ekonomi dan sosial termasuk angka pada kemiskinan. Bank Dunia ‘memperkirakan’ bahwa 18 persen dari dunia ketiga adalah ‘sangat miskin’ dan 33 persen adalah ‘miskin’. Dalam studi Bank Dunia garis kemiskinan global secara sewenang-wenang ditetapkan pada pendapatan per kapita sebesar US $ 1 per hari. Sedangkan yang berpendapatan diatas US $ 1 per hari dianggap sebagai ‘tidak miskin’. Melalui manipulasi data statistik pendapatan kotor, Bank Dunia melayani tujuan yang berguna mewakili orang miskin di negara berkembang sebagai kelompok minoritas. Bank Dunia, misalnya ‘memperkirakan’ bahwa di Amerika Latin dan Karibia hanya 19 persen dari populasi negara tersebut adalah ‘miskin’, sebuah distorsi kotor ketika kita mengetahui bahwa fakta di negara-negara bagian Amerika (dengan pendapatan per kapita tahunan lebih dari US $ 25.000) didefinisikan oleh Biro Sensus Amerika berada di bawah garis kemiskinan. Hal ini merupakan penilaian subjektif dan bias yang dilakukan, terlepas dari kondisi aktual pada masing-masing negara. Dengan liberalisasi pasar komoditas, dalam negeri, harga bahan makanan pokok di negara berkembang telah mengalami kenaikan. Standar satu dolar per hari tidak memiliki dasar rasional, hal ini bisa terlihat pada kelompok populasi di negara berkembang walaupun memiliki pendapatan per kapita 2,3 atau bahkan 5 dolar per hari tetap dikategorikan miskin (karena mereka tidak dapat memenuhi pengeluaran dasar pangan, sandang, kesehatan, perumahan dan pendidikan).

Di sisi lain, UNDP (salah satu organisasi PBB yang menangani program pembangunan), merancang ‘Indeks Kemiskinan Manusia’ (Human Poverty Index / HPI) berdasarkan dimensi kekurangan yang paling mendasar : rentang lamanya hidup, pendidikan dasar dan akses terhadap fasilitas pelayanan kesejahteraan. Perkiraan kemiskinan yang diajukan oleh UNDP menggambarkan pola yang lebih menyimpang dan menyesatkan daripada yang dilakukan oleh Bank Dunia. Hal ini dapat dilihat bahwa 10,9 persen dari populasi penduduk Meksiko dikategorikan oleh UNDP sebagai ‘miskin’. Kenyataannya, situasi yang diamati di Meksiko selama dua puluh tahun terakhir terjadi pengangguran massal, lumpuhnya pelayanan sosial, pemiskinan petani kecil dan penurunan secara dramatis dalam pendapatan riil yang dipicu oleh devaluasi mata uang secara berturut-turut.

Negara-negara berkembang mengalami beban hutang yang terus meningkat secara signifikan. Jumlahnya pada tahun 1970 berkisar 62 milyar dolar Amerika, kemudian meningkat tujuh kali lipat pada tahun 1980 menjadi 481 milyar dolar Amerika lalu pada tahun 1998 jumlah utang ini meningkat 32 kali lipat menyentuh angka 2 trilyun dolar Amerika. Hal ini terjadi karena lembaga-lembaga pendanaan internasional seperti IMF dan Bank Dunia berusaha terus untuk mengelola utang-utang tersebut yang ditujukan untuk mengarahkan agar negara-negara peminjam secara formal terus berada dalam jeratan utang. Melalui berbagai macam rekayasa sistem keuangan dan pengelolaan utang, pembayaran dirancang untuk ditangguhkan kemudian secara paksa menawarkan sistem-sistem pembayaran baru yang dibuat secara menarik. Strategi untuk tetap menjerat negara-negara berkembang dengan utang adalah untuk menghalangi negara-negara tersebut membuat kebijakan ekonomi yang mandiri. Jika negara-negara berkembang tidak mau menerima kebijakan tawaran keuangan maka dapat dipastikan negara tersebut akan menghadapi masalah yang sulit dalam melunasi hutangnya atau memperoleh pinjaman baru serta tidak akan memperoleh bantuan internasional. Selain itu negara tersebut pun akan dimasukkan dalam daftar hitam negara yang tidak patuh terhadap aturan dari lembaga-lembaga tersebut. Kondisi ini ibarat rentenir ‘lintah’ penghisap darah sampai si korban lemas tidak berdaya karena banyaknya darah yang dihisap oleh sang ‘lintah’.

Bentuk peperangan baru sedang berlangsung. Kolonialisasi gaya baru. Penaklukan suatu negara terhadap negara lain tidak lagi membutuhkan peluru. Penaklukan sekarang memegang posisi kertas, dolar Amerika atau Euro dan pemaksaan perdagangan. Perjanjian menyerah datang dalam bentuk ‘kondisi’ atas pinjaman dan investasi. Hal ini melucuti program sosial, pertanian konvensional dan telah terjadi pengungsian dalam jumlah besar. Orang-orang ini telah kehilangan pendapatan, tradisi dan budaya serta kesempatan. Mereka seakan-akan menjadi harapan bagi masyarakat miskin padahal pada kenyataannya tidak ada ‘bantuan’ yang dapat memberikan pertolongan terhadap masyarakat miskin. ‘Pelayanan Utang’ berarti pengenaan kondisi yang sangat ketat, mulai dari privatisasi layanan, penggabungan dari kepemilikan lahan kecil untuk menghasilkan tanaman yang akan dibeli murah tetapi dijual dengan harga yang sangat tinggi. Konsumen dari barang-barang ini adalah kita dan tetangga kita.

Setiap bangsa yang menderita dipaksa harus bertahan sampai mereka menerima ‘manfaat’ dari globalisasi. Pembatasan investasi luar harus dihilangkan, dilakukan privatisasi fasilitas bersama milik negara. Hal ini dimana pekerja tidak di-PHK, tetapi upah mereka dikurangi. Mata uang lokal harus disesuaikan dengan dolar Amerika, yang memiliki dampak spiral inflasi yang sangat intens. Hasilnya, rakyat tingkat bawah mengalami tekanan yang meningkat, termarjinalkan atau dilanda kelaparan serta tidak berdaya. Pada akhirnya kerusuhan sipil tidak terelakkan, karena hal tersebut bukanlah pilihan.

Chossudovsky menggambarkan beberapa kasus di berbagai negara di dunia.

Somalia : struktur sosial seluruh perekonomian tradisional yang berbasis pada pertanian pedesaan serta peternakan nomaden perlahan ‘dihancurkan’ dan diganti dengan adanya daging sapi bebas bea serta produk susu dari Uni Eropa. Hal ini menyebabkan penggembala nomaden menjadi kelaparan. Program IMF dan Bank Dunia yang telah menyebabkan ekonomi masyarakat Somalia masuk ke dalam lingkaran setan.

Rwanda : restrukturisasi sistem pertanian yang dilakukan dibawah pengawasan IMF dan Bank Dunia menyebabkan penduduk Rwanda menjadi miskin. Jatuhnya harga kopi menimbulkan kerusakan ekonomi yang sangat parah sehingga memicu ketegangan antar etnis suku Hutu dan Tutsi yang mengarah pada genosida/pembunuhan etnis.

Sub-Sahara Afrika : ekspor apartheid dilakukan sepanjang bagian selatan benua Afrika mulai dari Angola sampai Mozambique melalui penguasaan atas lahan oleh The Boers (tuan tanah kulit putih) yang dijadikan lahan pertanian komersil dan eko-wisata, dalam hal ini mendapat dukungan dari Bank Dunia dan WTO, dimana masyarakat lokal justru kehilangan atas kepemilikan lahan dan menjadi buruh tani diatas tanahnya sendiri.

Ethiopia : program penyesuaian struktural (Structural Adjustment Programme/SAP) dari IMF dan Bank Dunia yang memotong anggaran sosial telah menaburkan benih-benih kelaparan di Ethiopia.

India : pencabutan upah minimum dan dukungan dari eksploitasi kasta.

Bangladesh : devaluasi dan liberalisasi harga yang diperparah dengan kelaparan. Deregulasi pasar berarti gandum dumping surplus gandum Amerika.

Brasil : peningkatan polarisasi sosial dengan mendukung kelas pemilik tanah

Peru : setelah adanya liberalisasi, harga roti di Peru meningkat menjadi lebih dari 12 kali lipat.

Rusia : membantu oligarki

Yugoslavia : melayani kepentingan strategis Jerman dan Amerika serikat dengan memotong arteri keuangan antara Beograd dan republik.

Korea, Thailand, Indonesia : ‘macan asia’ yang telah kehilangan ‘taring’nya. Dana dari bank sentral (US $ 100 Milyar) telah dijarah oleh spekulan internasional. Bentuk jaminan negara-negara tersebut ditanggung dan dijamin oleh bank yang sama dimana Wall Street terlibat dalam serangan spekulatif ini.

Solusi yang dapat dilakukan tetapi sangat sulit dilakukan di dunia nyata, media dan pemerintah harus dikendalikan oleh : demokratisasi sistem ekonomi dan struktur sistem kepemilikan, melucuti senjata spekulasi, re-distribusi pendapatan dan kekayaan serta membangun kembali negara kesejahteraan (welfare state).