Senin, 14 Mei 2012

Teori Kualitas Hidup


Pembangunan Sosial bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat (people’s well-being). Midgley menyebutkan bahwa kondisi sejahtera (well-being) menunjuk pada istilah kesejahteraan sosial (social welfare) yang berkonotasi pada suatu kondisi sosial di mana masalah-masalah sosial diatur, kebutuhan sosial dipenuhi dan terciptanya kesempatan sosial. (2005:21). Bukan sekedar kegiatan amal ataupun bantuan publik yang diberikan oleh pemerintah. (2005:19).
Pakar ilmu sosial mendefinisikan kesejahteraan sosial sebagai tinggi rendahnya tingkat hidup pada suatu masyarakat. Oleh karenanya kemudian diciptakan suatu metode untuk dapat mengetahui indikator kesejahteraan sosial, diantaranya adalah indeks kualitas hidup secara fisik atau PQLI (Physical Quality of Life Index) yang diperkenalkan oleh D.M. Morris (1979), kemudian indeks kemajuan sosial (The Index of Social Progress) yang diciptakan oleh Richard Estes (1985) dan yang terbaru adalah indeks pembangunan manusia (Human Development Index) yang dikembangkan oleh United Nations Development Programme (UNDP) pada tahun 1990. (Midgley, 2005:20).  Model terakhir inilah yang menjadi populer di berbagai negara termasuk di Indonesia sebagai suatu tools untuk mengukur pembangunan manusia.
Di sisi lain, tidak mudah untuk mendefinisikan kualitas hidup secara tepat. Pengertian mengenai kualitas hidup telah banyak dikemukakan oleh para ahli, namun semua pengertian tersebut tergantung dari siapa yang membuatnya.
Setiap individu memiliki kualitas hidup yang berbeda tergantung dari masing-masing individu dalam menyikapi permasalahan yang terjadi dalam dirinya. Jika menghadapinya dengan positif maka akan baik pula kualitas hidupnya, tetapi lain halnya jika menghadapinya dengan negatif maka akan buruk pula kualitas hidupnya.
Stiglitz, Sen & Fitoussi (2011:68) menyebutkan bahwa kualitas hidup adalah konsep yang lebih luas daripada produksi ekonomi dan standar hidup. Kualitas hidup mencakup sekumpulan penuh faktor-faktor yang mempengaruhi apa yang kita hargai dalam hidup ini, melampaui sisi materialnya.
Menurut Calman yang dikutip oleh Hermann (1993:14-21) dalam Silitonga (2007) mengungkapkan bahwa konsep dari kualitas hidup adalah bagaimana perbedaan antara keinginan yang ada dibandingkan perasaan yang ada sekarang, definisi ini dikenal dengan sebutan “Calman’s Gap”. Calman mengungkapkan pentingnya mengetahui perbedaan antara perasaan yang ada dengan keinginan yang sebenarnya, dicontohkan dengan membandingkan suatu keadaan antara “dimana seseorang berada” dengan “di mana seseorang ingin berada”. Jika perbedaan antara kedua keadaan ini lebar, ketidakcocokan ini menunjukkan bahwa kualitas hidup seseorang tersebut rendah. Sedangkan kualitas hidup tinggi jika perbedaan yang ada antara keduanya kecil.
Cella & Tulsky dalam Dimsdale (1995) menyebutkan bahwa beberapa pendekatan fenomenologi dari kualitas hidup menekankan tentang pentingnya persepsi subjektif seseorang dalam memfungsikan kemampuan mereka sendiri dan membandingkannya dengan standar kemampuan internal yang mereka miliki agar dapat mewujudkan sesuatu menjadi lebih ideal dan sesuai dengan apa yang mereka inginkan.
Hal ini sejalan dengan pendapat Campbell, dkk dalam Dimsdale (1995) yang menggarisbawahi tentang pentingnya persepsi subjektif dan penafsiran dalam pengukuran kualitas hidup. Dalam hal ini dikemukakan bahwa kualitas hidup dibentuk oleh suatu gagasan yang terdiri dari aspek kognitif dan afektif karena penilaian individu terhadap satu kondisi kognitif mempengaruhi secara efektif dan menimbulkan reaksi terhadap kondisi emosi individu tersebut.
Adapun menurut Cohen & Lazarus dalam Sarafino (1994) kualitas hidup adalah tingkatan yang menggambarkan keunggulan seorang individu yang dapat dinilai dari kehidupan mereka. Keunggulan individu tersebut biasanya dapat dinilai dari tujuan hidupnya, kontrol pribadinya, hubungan interpersonal, perkembangan pribadi, intelektual dan kondisi materi.
Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa kualitas hidup adalah penilaian individu terhadap posisi mereka di dalam kehidupan, dalam konteks budaya dan sistem nilai di mana mereka hidup dalam kaitannya dengan tujuan individu, harapan, standar serta apa yang menjadi perhatian individu. (Larasati, n.d.)
Stiglitz, Sen & Fitoussi (2011:70-71) mengajukan ada tiga pendekatan konseptual untuk mengukur kualitas hidup, yaitu :
·           Pendekatan pertama, yang dikembangkan erat dengan riset psikologis, dipijakkan pada gagasan tentang kesejahteraan subjektif. Pendekatan ini terkait erat dengan tradisi utilitarian, yang menyatakan bahwa mengupayakan manusia untuk ‘bahagia’ dan ‘puas’ dengan hidup mereka merupakan tujuan universal eksistensi manusia.
·           Pendekatan kedua berakar pada gagasan tentang kapabilitas. Pendekatan ini melihat hidup seseorang sebagai kombinasi antara berbagai ‘kegiatan dan kedirian’ (functionings) dan kebebasannya untuk memilih di antara fungsi-fungsi tersebut (capabilities). Dasar pendekatan kapabilitas ini memiliki akar kuat pada ide filosofis mengenai keadilan sosial, mencerminkan fokus pada tujuan manusia dan menghargai kemampuan individu untuk mengejar dan merealisasikan tujuan yang dia yakini, serta memainkan peran prinsip-prinsip etis dalam merancang masyarakat yang ‘baik’.
·           Pendekatan ketiga, yang dikembangkan dalam tradisi ilmu ekonomi, didasarkan pada gagasan tentang alokasi yang adil. Dasar pemikirannya, banyak ditemui dalam ilmu ekonomi kesejahteraan, adalah menimbang berbagai dimensi non-moneter kualitas hidup (melampaui barang dan jasa yang diperdagangkan di pasar) dengan suatu cara yang menghargai preferensi seseorang.
Kemudian Stiglitz, Sen & Fitoussi (2011:77-98) menyebutkan ada beberapa bidang yang terkait dengan kualitas hidup, diantaranya yaitu : kesehatan, pendidikan, aktivitas personal, hak suara politik dan tata kelola pemerintahan, koneksi sosial, kondisi lingkungan, serta ketidakamanan pribadi. Karena penelitian ini terkait dengan pendidikan maka penulis hanya akan membahas pendidikan.
Lebih lanjut terkait pendidikan, Stiglitz, Sen & Fitoussi mengatakan bahwa pendidikan penting bagi kualitas hidup, terlepas dampaknya pada pendapatan dan produktivitas masyarakat, dimana masyarakat yang lebih terdidik pada umumnya memiliki status kesehatan yang lebih baik, pengangguran yang lebih sedikit, koneksi sosial yang lebih banyak, dan keterlibatan yang lebih besar dalam kehidupan sipil dan politik. (2011:80-81)
Indikator pendidikan yang tersedia sekarang meliputi beragam bidang. Beberapa mengacu pada input (tingkat pendaftaran sekolah, anggaran pendidikan, dan sumber daya sekolah), sementara yang lain mengacu pada throughput dan output (tingkat kelulusan, lamanya tahun bersekolah, pengukuran berbasis tes standar atas tingkat melek huruf dan melek angka). Mana di antara indikator-indikator ini yang yang lebih relevan bergantung pada taraf pembangunan suatu negara dan pada tujuan proses evaluasi itu sendiri. (2011:81)
Sebagian indikator yang paling relevan untuk mengkaji dampak pendidikan terhadap kualitas hidup adalah ukuran kompetensi seseorang, yang mengukur pendidikan dan outcome lain yang penting bagi kualitas hidup di tingkat individu. (2011:82)

Selasa, 01 Mei 2012

Teori Pembangunan Sosial


Definisi pembangunan sosial menurut Midgley (2005:37), adalah suatu proses perubahan sosial yang terencana yang didesain untuk mengangkat kesejahteraan penduduk secara menyeluruh, dengan menggabungkannya dengan proses pembangunan ekonomi yang dinamis. Mengapa direncanakan? Hal ini karena diinginkan adanya perubahan manusia dan kesejahteraan.
Lebih lanjut Midgley (2005:38-41) mengajukan ada delapan aspek yang perlu diperhatikan, diantaranya yaitu:
1.   Proses pembangunan sosial sangat terkait dengan pembangunan ekonomi. Aspek ini yang membuat pembangunan sosial berbeda ketika dibandingkan dengan pendekatan lain dalam mengangkat kesejahteraan orang banyak. Pembangunan sosial mencoba untuk mengaplikasikan kebijakan-kebijakan dan program-program sosial untuk mengangkat kesejahteraan sosial, pembangunan sosial melakukannya dengan konteks proses pembangunan.  
2.  Pembangunan sosial mempunyai fokus berbagai macam disiplin ilmu (interdisipliner) berdasarkan berbagai ilmu sosial yang berbeda. Pembangunan sosial secara khusus terinspirasi dari politik dan ekonomi.  Pembangunan sosial juga menyentuh nilai, kepercayaan dan ideologi secara eksplisit. Dengan isu-isu ideologis, pembagunan sosial diharapkan dapat lebih baik menciptakan intervensi dalam menganalisa dan mengahadapi masalah sosial dalam mengangkat kesejahteraan masyarakat.
3. Konsep pembangunan sosial lebih menekankan pada proses. Pembangunan sosial sebagai konsep dinamis memiliki ide-ide tentang pertumbuhan dan perubahan yang bersifat eksplisit dimana istilah pembangunan itu sendiri lebih berkonotasi pada semangat akan perubahan yang positif. Secara literal, pembangunan adalah satu proses pertumbuhan, perubahan, evolusi dan pergerakan. Pembangunan sosial memiliki tiga aspek, pertama, kondisi sosial awal yang akan diubah dengan pembangunan sosial, kedua, proses perubahan itu sendiri, ketiga, keadaan akhir ketika tujuan-tujuan pembangunan sosial telah tercapai.
4.   Proses perubahan yang progresif. Perubahan yang dilakukan berusaha untuk perbaikan bagi seluruh manusia. Ide-ide akan perbaikan dan peningkatan sosial sangat dibutuhkan dalam pembangunan sosial.
5.     Proses pembangunan sosial bersifat intervensi. Peningkatan perubahan dalam kesejahteraan sosial terjadi karena adanya usaha-usaha yang terencana yang dilakukan oleh para pelaku perubahan, bukan terjadi secara natural karena bekerjanya sistem ekonomi pasar atau dengan dorongan historis. Proses pembangunan sosial lebih tertuju pada manusia yang dapat mengimplementasikan rencana dan strategi yang spesifik untuk mencapai tujuan pembangunan sosial.
6.     Tujuan pembangunan sosial didukung dengan beberapa macam strategi, baik secara langsung maupun tidak langsung, akan menghubungkan intervensi sosial dengan usaha pembangunan ekonomi. Keduanya didasari oleh keyakinan dan ideologi yang berbeda tetapi hal ini dapat diharmonisasikan meskipun masih ditemui kesulitan untuk merangkum semuanya dalam sebuah sintesa.
7.        Pembangunan sosial lebih terkait dengan rakyat secara menyeluruh serta ruang lingkupnya lebih bersifat inklusif atau universal. Pembangunan sosial fokus makronya menargetkan perhatian pada komunitas, daerah dan masyarakat. Pembangunan sosial lebih tertuju pada mereka yang terlantar karena pertumbuhan ekonomi atau tidak diikutsertakan dalam pembangunan (orang miskin dalam kota, penduduk desa yang miskin, etnis minoritas dan wanita). Pembangunan sosial fokusnya bersifat pembagian daerah (spasial) seperti dalam kota, masyarakat pedesaan, perkotaan, daerah-daerah atau negara.
8.   Tujuan pembangunan sosial adalah mengangkat kesejahteraan sosial. Kesejahteraan sosial menurut Midgley disini berkonotasi pada suatu kondisi sosial di mana masalah-masalah sosial diatur, kebutuhan sosial dipenuhi dan terciptanya kesempatan sosial (2005:21). Bukan sekedar kegiatan amal ataupun bantuan publik yang diberikan oleh pemerintah (2005:19).
Dari penjelasan tersebut di atas, terlihat bahwa pembangunan sosial menurut Midgley (2005:34) adalah pendekatan pembangunan yang secara eksplisit berusaha mengintegrasikan proses ekonomi dan sosial sebagai kesatuan dari proses pembangunan yang dinamis, membentuk dua sisi dari satu mata uang yang sama. Pembangunan sosial tidak akan terjadi tanpa adanya pembangunan ekonomi, begitu pula sebaliknya pembangunan ekonomi tidaklah berarti tanpa diiringi dengan peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat secara menyeluruh.
Orientasi pembangunan ekonomi perlu diikuti oleh pembangunan sosial, yang diartikan sebagai suatu usaha untuk meningkatkan kesejahteraan secara menyeluruh. Paling tidak hal-hal yang berkaitan dengan pembangunan sosial tersebut adalah (a) social services, (b) social welfare services, dan (c) community development. Meminjam asumsi Todaro (M. P. Todaro, 1989: 92), ada tiga sasaran yang seyogyanya dicapai dalam pembangunan sosial, yaitu :
Pertama, meningkatkan ketersediaan dan memperluas distribusi barang-barang kebutuhan pokok.
Kedua, meningkatkan taraf hidup, yaitu selain meningkatkan pendapatan, memperluas kesempatan kerja, pendidikan yang lebih baik, dan juga perhatian yang lebih besar terhadap nilai-nilai budaya dan kemanusiaan, yang keseluruhannya akan memperbaiki bukan hanya kesejahteraan material tetapi juga menghasilkan rasa percaya diri sebagai individu ataupun sebagai suatu bangsa.
Ketiga, memperluas pilihan ekonomi dan sosial yang tersedia bagi setiap orang dan setiap bangsa dengan membebaskan mereka dari perbudakan dan ketergantungan bukan hanya dalam hubungan dengan orang dan negara lain tetapi juga terhadap kebodohan dan kesengsaraan manusia. Pembangunan, dengan demikian, harus dipahami sebagai suatu proses berdimensi jamak yang melibatkan perubahan-perubahan besar dalam struktur sosial, sikap masyarakat, dan kelembagaan nasional. (Prayitno, 2009).
Lebih lanjut Moeljarto dalam Prayitno (2009) berpendapat, bahwa sekurang-kurangnya pembangunan sosial itu memiliki tiga kategori makna (Moeljarto T., 37-40), yaitu (1) pembangunan sosial sebagai pengadaan pelayanan masyarakat, (2) pembangunan masyarakat sebagai upaya terencana untuk mencapai tujuan sosial yang kompleks dan bervariasi, dan (3) pembangunan sosial sebagai upaya yang terencana untuk meningkatkan kemampuan manusia untuk berbuat. Beragamnya tujuan dan makna pembangunan sosial, maka dalam pertemuan ahli dari UNCRD di Nagoya menerima definisi lengkap sebagai :
"Pembangunan Sosial tidak hanya diukur melalui peningkatan akses pelayanan seperti kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan, melainkan melalui kemajuan dalam pencapaian tujuan sosial yang lebih kompleks dan kadang-kadang beragam seperti persamaan, 'keadilan sosial', promosi budaya, dan ketentraman batin, juga peningkatan kemampuan manusia untuk bertindak, sehingga potensi kreatif mereka dapat dikeluarkan dan membentuk perkembangan sosial" (Moeljarto T., 40).
Kemudian dalam kaitannya dengan strategi pembangunan sosial yang dapat diterapkan dalam upaya meningkatkan taraf  hidup masyarakat, Midgley (2005:149-201) mengemukakan ada tiga strategi besar, yaitu:
1.  Pembangunan  Sosial oleh Individu, di mana kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan dapat diangkat ketika para individu berusaha untuk mengangkat kesejahteraan mereka masing-masing. Pendekatannya lebih mengarah pada pendekatan individualis dan pendekatan enterprise (usaha).
2.   Pembangunan Sosial oleh Masyarakat, di mana masyarakat saling bekerja sama secara harmonis serta memiliki tujuan yang sama untuk memenuhi kebutuhan mereka, memecahkan permasalahan mereka dan berusaha menciptakan kesempatan guna memperbaiki hidup. Pendekatannya lebih dikenal dengan nama pendekatan kemasyarakatan.
3.    pembangunan Sosial oleh Pemerintah, di mana pembangunan sosial dilakukan oleh pemerintah, dengan agen-agennya yang khusus, pembuatan kebijakan, para perencana dan administraturnya. Negara mewakili kepentingan masyarakat secara keseluruhan dan memiliki tanggung jawab mengangkat kesejahteraan seluruh warganegaranya. Pendekatannya lebih dikenal dengan nama pendekatan statist / negara.
Berkaitan dengan kondisi Indonesia yang kompleks, ternyata tidak dapat dipilih satu dari tiga strategi tersebut, tetapi ketiga strategi tersebut perlu terus dilaksanakan. Artinya, ketika pemerintah melakukan pembangunan sosial, maka peran-peran dari swasta dan sektor ketiga (masyarakat madani) terus ditumbuhkan. Sehingga, tidak terjadi dominasi pemerintah dalam penanganan pembangunan sosial. Masing-masing pihak terus menunjukkan kiprahnya. Bahkan, bisa melakukan sinergi untuk mempercepat proses pembangunan sosial. Jika swasta dan sektor lain mampu memberikan kontribusi pada Negara, maka diharapkan akan dapat mengurangi beban pemerintah. Sehingga, pemerintah bisa mengalokasikannya untuk program strategis lainnya (Prayitno, 2009).

Kamis, 29 Maret 2012

Bersungguh-sungguh (Semua akan manis dan indah pada waktunya)

Hey kawan, hal itu pun pernah ku rasakan. Mulai dari hinaan sampai pujian. Tetapi itu semua merupakan cobaan. Sejatinya semua kembali pada Tuhan. Pengatur segala kejadian.

Dulu, ketika bisa sekolah di STM Pembangunan senangnya luar biasa. Karena sekolah ini favorit di Jakarta. Tetapi apa daya, lulus sekolah badai krismon melanda. 1998 menjadi legenda. Mencari kerja sungguh susah luar biasa. Ijazah tak laku di dunia kerja, akhirnya teronggok dalam laci meja. Sungguh berat beban menimpa. Sekolah favorit malah menjadi bumerang sebagai senjata. Katanya lulus bisa langsung kerja, cibiran orang serasa mengena. Duhai Allah Yang Maha Kuasa, apa salah hamba? Terbersit pikir kenapa dulu tidak sekolah di sekolah biasa-biasa saja? Ampuni hamba yang penuh dengan dosa.

Berbekal ijazah sekolah yang tak laku di bursa kerja, semangat kembali membara. Kali ini ku coba saja peluang yang ada. Bermimpi kuliah di PTN ternama. Meski harus berjuang belajar materi SMA. Hey, mana ku dapat materi Biologi, Kimia, Fisika, Geografi, Ekonomi di sekolah lama? Bahkan Kimia dan Fisika di sekolah lama diajar hanya formalitas saja. Pun di ajar oleh guru bukan bidangnya. Hanya di pertengahan kelas tiga. Itu pun untuk mengejar nilai EBTA. Pada akhirnya saya hanya dapat nilai tiga koma. Bersyukur masih bisa lulus sekolah. Dan perjuangan pun tak sia-sia. Mimpi kuliah di salah satu PTN ternama menjadi nyata. Unpad, di Jatinangor sana. Walau berbeda dengan bidang pertama, elektronika. Banting stir 180 derajat menjadi Administrasi Negara. Di tahun kedua, mulai dapat beasiswa. Alhamdulillah, rejeki tak kemana. Antara usaha dan doa.

Kuliah lancar dan tepat waktu dalam 4 tahun saja. Lulus dengan predikat tidak bikin kecewa. Cumlaude, orang bilang namanya. Meski diiringi dengan kegiatan bermacam organisasi. Menjadi aktivis mahasiswa. Hanya ingin mendobrak paradigma, siapa bilang aktivis mahasiswa lulusnya lama? Itu tidak terjadi pada saya. Meski hal ini melanda pada beberapa teman aktivis mahasiswa.

Selepas kuliah langsung bekerja. Di sebuah pabrik furniture, bogor area. Olympic namanya. Bagian marketing posisinya. Memang perusahaan punya nama, tapi gaji yang di dapat tidak setara. Cukup hanya untuk bayar cicilan motor, sisanya buat operasional sehari-hari dalam bekerja. Yah sudah, disyukuri saja. Meski tak ada tabungan dari uang gaji tersisa. Impian ingin segera menikah pun menjadi sirna. Sampai bosan dan pekak mendapat pertanyaan yang sama. Kapan menikah atau anak berapa? Jika setiap kali ketemu kolega. Senyum getir tak bisa menjawab, dalam hati seperti tersayat dan luka. Duhai Allah, lagi-lagi dilema. Situasi tak bertahan lama. Cukup dua tahun saja. Sambil tetap bekerja, terus menerus melamar kerja. Harapan untuk mencari lebih baik dari semula. Pada akhirnya usaha terus menerus membuahkan hasil nyata, diterima bekerja sebagai abdi negara. Ketika terima SK seperti tak percaya. Bagai mimpi di siang hari. Jayapura, Papua? Duhai Allah, apa lagi ini? Tetapi ku yakin ini sebuah rencana. Yah, rencana untuk masa depan saya dari Sang Maha Kuasa. Dengan minim informasi, ku beranikan diri terbang menjemput mimpi di bumi cendrawasih. Meski harus diiringi berat hati dari orang tua. Tak ada kerabat, tak ada saudara. Yah sudah, perbanyak teman saja. Itu strategi saya nanti di Jayapura.

Satu tahun sebagai abdi negara, Allah berikan jodoh buat saya. Kenalannya seorang teman kuliah. Ternyata si calon dari Jakarta dan almamater yang sama. Kok bisa ya saya tidak mengenal dia? Hampir sebagian besar teman-teman kuliahnya, saya kenal. Begitu pula sebaliknya dengan teman-teman saya, dia kenal. Uniknya, saya tidak mengenal dia dan dia pun tidak mengenal saya. Hm, jodoh memang unik. Saya memang punya prinsip tidak pacaran sebelum menikah, menghindari dosa.  Rasa cocok saat baca biodata. Pertanyaan saya untuk si dia, mau tidak ikut ke Jayapura? Alhamdulillah, jawabannya iya. Setelah menikah, istri langsung ‘isi’. Saat dibawa ke Jayapura, istri pun diterima bekerja. Sama sebagai abdi negara. Dosen di sebuah kampus kesehatan milik pemerintah.  Anak pertama kami pun lahir di Jayapura. Alhamdulillah, rejekinya orang menikah. Saat pertama kali ke Jayapura, kami tak punya rumah. Kontrak di rumah petak yang harganya berjuta-juta. Kembali cobaan melanda. Bertetangga dengan orang yang tidak punya etika. Masalah jatah air jadi dilema. Meski kami abdi negara, tetap saja rasa terhina. Digunjing sana-sini oleh tetangga kiri. Doa kami saat itu semoga bisa beli rumah. Allah mendengar doa kami yang terdzolimi. Secara logika matematika tak mungkin beli rumah. Karena harganya ratusan juta. Uang dari mana? Tapi Allah Maha Kuasa. Rumah ratusan juta dibeli harga murah. Meski tak seper pun uang ada dalam genggaman. Berusaha sungguh-sungguh mencari pinjaman. Akhirnya dapat dengan membayar cicilan. Alhamdulillah, Allah memberikan jalan. Tiga tahun sebagai abdi negara sudah terbeli rumah. Meski bukan rumah mewah, hanya rumah sederhana. Padahal banyak orang sudah puluhan tahun tinggal di Jayapura masih belum terbeli rumah. Tak ada lagi orang melecehkan. Apalagi saya dapat beasiswa. Melanjutkan kuliah S2 di UI Jakarta. Meski harus pisah dengan keluarga, demi masa depan kami pun rela.

Alhamdulillah ala kulihal. Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan? Semoga bisa menjadi pelajaran, tentang ujian dan buah kesabaran. Semua akan terasa manis dan indah pada waktunya... J

Rabu, 14 Desember 2011

Penyelenggaraan Good Governance di Indonesia

Pendahuluan
Reformasi birokrasi (administrasi negara) dan good governance merupakan dua konsep utama bagi perbaikan kondisi penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Kedua konsep ini merupakan konsep yang saling terkait satu sama lainnya dan bukanlah merupakan konsep yang relatif baru. Namun demikian, sampai saat ini dan bahkan sampai tahun-tahun mendatang kedua konsep tersebut akan sangat berperan dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia.
Semangat reformasi yang terjadi beberapa tahun ke belakang dan hingga saat ini di Indonesia telah mewarnai pendayagunaan aparatur negara dengan tuntutan untuk mewujudkan administrasi negara yang mampu mendukung kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan negara dan pembangunan, dengan mempraktekkan prinsip-prinsip good governance. Selain itu, masyarakat menuntut agar pemerintah memberikan perhatian yang sungguh-sungguh dalam menanggulangi korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sehingga tercipta pemerintahan yang bersih dan mampu menyediakan public goods and services sebagaimana yang diharapkan oleh masyarakat. Terselenggaranya good governance merupakan prasyarat utama untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan dan cita-cita bangsa dan negara.
Kepemerintahan yang baik (good governance) merupakan issu yang paling mengemuka dalam pengelolaan administrasi negara dewasa ini. Tuntutan yang dilakukan oleh masyarakat karena hal ini sejalan dengan meningkatnya pemahaman dan pengetahuan masyarakat, disamping adanya pengaruh globalisasi. Pola-pola lama penyelenggaraan pemerintahan tidak lagi sesuai bagi tatanan masyarakat yang telah berubah. Oleh karena itu, tuntutan ini merupakan suatu hal yang wajar dan sudah seharusnya direspon oleh pemerintah dengan melakukan perubahan-perubahan terarah pada terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

Konsep dan Definisi Good Governance
Dalam kamus, istilah “government” dan “governance” seringkali dianggap memiliki arti yang sama yaitu cara menerapkan otoritas dalam suatu organisasi, lembaga atau negara. Government atau pemerintah juga adalah nama yang diberikan kepada entitas yang menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan dalam suatu negara.
Istilah “governance” sebenarnya sudah dikenal dalam literatur administrasi dan ilmu politik hampir 120 tahun, sejak Woodrow Wilson memperkenalkan bidang studi tersebut kira-kira 1125 tahun yang lalu. Tetapi selama itu governance hanya digunakan dalam konteks pengelolaan organisasi korporat dan lembaga pendidikan tinggi. Wacana tentang “governance” dalam pengertian yang hendak kita perbincangkan pada pertemuan hari ini -- dan yang diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia sebagai tata-pemerintahan, penyelenggaraan pemerintahan atau pengelolaan pemerintahan -- baru muncul sekitar 15 tahun belakangan ini, terutama setelah berbagai lembaga pembiayaan internasional mempersyaratkan “good governance” dalam berbagai program bantuannya. Oleh para teoritisi dan praktisi administrasi negara Indonesia, term “good governance” telah diterjemahkan menjadi penyelenggaraan pemerintahan yang amanah (Bintoro Tjokroamidjojo), tatapemerintahan yang baik (UNDP), pengelolaan pemerintahan yang baik dan bertanggunjawab (LAN), dan ada juga yang mengartikan secara sempit sebagai pemerintahan yang bersih.
Perbedaan paling pokok antara konsep “government” dan “governance” terletak pada bagaimana cara penyelenggaraan otoritas politik, ekonomi dan administrasi dalam pengelolaan urusan suatu bangsa. Konsep “pemerintahan” berkonotasi peranan pemerintah yang lebih dominan dalam penyelenggaran berbagai otoritas tadi. Sedangkan dalam governance mengandung makna bagaimana cara suatu bangsa mendistribusikan kekuasaan dan mengelola sumberdaya dan berbagai masalah yang dihadapi masyarakat. Dengan kata lain, dalam konsep governance terkandung unsur demokratis, adil, transparan, rule of law, partisipatif dan kemitraan. Mungkin difinisi yang dirumuskan IIAS adalah yanag paling tepat meng-capture makna tersebut yakni “the process whereby elements in society wield power and authority, and influence and enact policies and decisions concerning public life, economic and social development.”
(Effendi, 2005)

Prinsip-prinsip Good Governance
Kunci utama memahami good governance adalah pemahaman atas prinsip-prinsip di dalamnya. Bertolak dari prinsip-prinsip ini akan didapatkan tolak ukur kinerja suatu pemerintahan. Baik-buruknya pemerintahan bisa dinilai bila ia telah bersinggungan dengan semua unsur prinsip-prinsip good governance. Prinsip-prinsip good governance yang diajukan oleh UNDP diuraikan sebagaimana berikut :
1. Participation
Semua warga masyarakat mempunyai suara dalam pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun melalui lembaga perwakilan sah yang mewakili kepentingannya. Partisipasi ini dibangun berdasarkan kebebasan berkumpul dan mengungkapkan pendapat, serta berpartisipasi secara konstruktif.
2. Rule of Law
Kerangka hukum harus adil dan diberlakukan tanpa pandang bulu, terutama hukum yang menyangkut hak asasi manusia.
3. Transparency
Tranparansi dibangun atas dasar kebebasan arus informasi. Prose-proses, lembaga-lembaga dan informasi secara langsung dapat diterima oleh mereka yang membutuhkan. Informasi harus dapat dipahami dan dipantau.
4. Responsiveness
Lembaga-lembaga dan seluruh proses pemerintahan harus berusaha melayani semua pihak yang berkepentingan.
5. Concensus Orientation
Good governance menjembatani kepentingan yang berbeda untuk memperoleh pilihan terbaik bagi kepentingan yang lebih luas baik dalam hal kebijakan-kebijakan maupun prosedur-prosedur.
 6. Equity
Semua warga masyarakat mempunyai kesempatan memperbaiki atau mempertahankan kesejahteraan mereka.
7. Effevtiveness and Efficiency
Proses-proses pemerintahan dan lembaga-lembaga membuahkan hasil sesuai kebutuhan warga masyarakat dan dengan menggunakan sumber-sumber daya yang ada seoptimal mungkin.
8. Accountabilty
Para pengambil keputusan di pemerintah, sektor swasta dan organisasi-organisasi masyarakat bertanggung jawab baik kepada masyarakat maupun kepada lembaga-lembaga yang berkepentingan. Bentuk pertanggung jawaban tersebut berbeda satu dengan lainnya tergantung dari jenis organisasi yang bersangkutan.
9. Strategic Vision
Para pemimpin dan masyarakat memiliki perspektif good governance dan pembangunan manusia yang luas dan jauh ke depan sejalan dengan apa yang diperlukan untuk pembangunan semacam ini.

Pilar - Pilar Good Governance
Good Governance hanya bermakna bila keberadaannya ditopang oleh lembaga yang melibatkan kepentingan publik. Jenis lembaga tersebut adalah sebagai berikut :
1.        Negara : Menciptakan kondisi politik, ekonomi dan sosial yang stabil; Membuat peraturan yang efektif dan berkeadilan; Menyediakan public service yang efektif dan accountable; Menegakkan HAM; Melindungi lingkungan hidup; Mengurus standar kesehatan dan standar keselamatan publik
2.        Sektor Swasta : Menjalankan industri; Menciptakan lapangan kerja; Menyediakan insentif bagi karyawan; Meningkatkan standar hidup masyarakat; Memelihara lingkungan hidup; Menaati peraturan; Transfer ilmu pengetahuan dan tehnologi kepada masyarakat; Menyediakan kredit bagi pengembangan UKM
3.        Masyarakat Madani : Menjaga agar hak-hak masyarakat terlindungi; Mempengaruhi kebijakan publik; Sebagai sarana cheks and balances pemerintah; Mengawasi penyalahgunaan kewenangan sosial pemerintah; Mengembangkan SDM; Sarana berkomunikasi antar anggota masyarakat

Penyelenggaraan Good Governance di Indonesia : Era Pemerintahan SBY-Boediono
Agenda besar yang dihadapi pemerintahan SBY-Boediono pada periode 2009-2014 adalah bagaimana mampu mewujudkan Good Governance pada tataran implementatif dan bukan retorik semata. SBY dalam kepemimpinan nasional selama ini masih dihadapkan pada persepsi bahwa SBY  masih lebih banyak bermain politik pada ranah retorika ketimbang tindakan yang nyata dan cepat untuk mengatasi masalah di lapangan.
Dari kasus-kasus besar yang menyangkut elite seperti kasus Bank Century, kasus Bibit-Chandra,  kasus Cicak melawan Buaya, kasus Antasari hingga pada kasus yang menimpa rakyat kecil seperti kasus Prita Mulyasari, kasus Mbah Minah “mencuri”  buah kakao, dan sebagainya adalah  merupakan fenomena  gunung es yang masih sangat besar potensi masalahnya karena sesungguhnya persoalan pada kenyataannya masih sangat banyak terjadi di sekitar kita.  Ini semua merupakan agenda kebijakan besar yang sekaligus juga tantangan besar bagi upaya-upaya pemerintahan SBY-Boediono dalam mengelola pemerintahan di periode kedua SBY ini.
Banyak agenda-agenda yang harus dilakukan oleh pemerintahan SBY-Boediono dalam konteks mewujudkan good governance. Agenda-agenda tersebut antara lain:
1.    Agenda pemberantasan korupsi, merupakan salah satu tantangan yang paling berat bagi pemerintahan SBY-Boediono beserta kabinetnya. Fenomena Markus “makelar kasus” merupakan pekerjaan rumah yang tidak ringan bagi pemerintahan SBY-Boediono.
2.    Agenda pemberantasan kemiskinan, merupakan salah satu tugas pokok yang harus dijalankan dalam rangka perwujudan good governance di era pemerintahan SBY-Boediono. Pemerintahan yang efektif tentu harus menempatkan pemberantasan kemiskinan sebagai upaya utama dalam policy mainstream dan konsentrasi kebijakan publiknya.
3.    Agenda reformasi birokrasi ditujukan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pemerintahan dari tingkat pusat hingga tingkat daerah. 
4.    Agenda peningkatan pelayanan  publik merupakan salah satu tindaklanjut dari reformasi birokrasi.  Program-program  reformasi pelayanan publik harus diteruskan dalam pemerintahan ini agar efektivitas dan efisiensinya tercapai. Program-program tersebut antara lain, seperti, OSS (One Stop Services),  mekanisme pengaduan, standard kompetensi jabatan,  pelayanan pertanahan, dan sebagainya.
5.    Agenda pelayanan hukum yang fair, adil dan setara merupakan salah satu agenda besar pemerintahan SBY-Boediono yang harus diprioritaskan. Kasus  hukum yang menimpa Mbah Mina di Kabupaten Banyumas dengan “pencurian” 3 (tiga) buah kakao, Basar Suyanto dan Kholil, dua orang petani di Kabupaten Kediri dengan tuduhan mencuri 1 (satu) buah semangka, dan kasus hukum Prita Mulyasari sesungguhnya merupakan suatu sindiran hukum terhadap proses peradilan di Indonesia yang tidak fair.
6.    Agenda peningkatan partisipasi efektif dalam sosial, politik dan ekonomi. Artinya pemerintah harus memberikan terobosan dan peluang yang lebih inovatif, yang lebih memungkinkan partisipasi masyarakat dan sektor privat agar lebih berkembang secara efektif dan efisien.
7.    Agenda peningkatan kualitas demokrasi dan lembaga-lembaga politik.
Partai politik dan lembaga-lembaga produk proses politik dan pemilu seperti halnya DPD, DPR, DPRD kabupaten-kota harus didorong dan didukung kapasitasnya sehinga benar-benar menjadi lembaga perwakilan rakyat yang memang harus menyalurkan aspirasi rakyat.
8.    Agenda peningkatan efektivitas otonomi daerah. Dimaksudkan untuk meningkatkan kapasitas pemerintah daerah didalam penyelengaraan otonomi daerah.
9.    Agenda pemberdayaan perempuan dan kelompok terpinggirkan menjadi pusat perhatian penting yang harus diprioritaskan oleh pemerintahan SBY-Boediono. Program-program pemberdayaan perempuan ini diantaranya adalah: peningkatan keterwakilan perempuan di lembaga-lembaga perwakilan, peningkatan pendidikan, dan perlunya affirmative actions yang memang betul-betul dibutuhkan oleh kaum perempuan.
(Susiatiningsih, 2010)

Penutup
Sampai saat ini, upaya mencari potret atau sosok pemerintahan yang ideal masih menjadi isu paling menarik. Pemerintahan yang ada, baik eksekutif, yudikatif, maupun legislatif masih dinilai kurang memiliki kinerja untuk memenuhi tuntutan masyarakat dan merespons perkembangan situasi baik di dalam maupun di luar negeri. Lembaga eksekutif atau birokrasi yang semula dibentuk untuk memecahkan masalah-masalah publik, justru kemudian menjadi sumber masalah dari pemecahan masalah-masalah publik itu sendiri karena cenderung mengidap penyakit birokrasi (bureaupathologies). Oleh karenanya, salah satu kunci untuk menciptakan good governance adalah suatu kepemimpinan nasional yang memiliki legitimasi dan dipercayai oleh masyarakat.

Daftar Pustaka

Effendi, Sofian. (2005). Membangun Budaya Birokrasi Untuk Good Governance. Disampaikan dalam Lokakarya Nasional Reformasi Birokrasi Diselenggarakan Kantor Menteri Negara PAN 22 September 2005
Effendi, Taufiq. (2007). Agenda Strategis Reformasi Birokrasi Menuju Good Governance. Sekretariat Negara RI
Eko, Sutoro. Mengkaji Ulang Good Governance. Tidak diketahui tahun publikasi.
Hardjasoemantri, Koesnadi. (2003). Good Governance Dalam Pembangunan Berkelanjutan Di Indonesia. Makalah Untuk Lokakarya Pembangunan Hukum Nasional ke VIII di Bali, tanggal 15 Juli 2003
Keban, Yeremias T. (2000) “Good Governance” dan “Capacity Building” sebagai Indikator Utama dan Fokus Penilaian Kinerja Pemerintahan. Naskah No. 20, Juni-Juli 2000
Krina P., Loina Lalolo (2003). Indikator & Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi & Partisipasi. Sekretariat Good Public Governance Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Jakarta - Agustus 2003
Kurniawan, Teguh. (2006). Hambatan dan Tantangan Dalam Mewujudkan Good Governance Melalui Penerapan E-Government di Indonesia. Disampaikan dalam Konferensi Nasional Sistem Informasi 2006, Jurusan Teknologi Informasi Universitas Pasundan dan ITB, Bandung, 18 Februari 2006.
Mohamad, Ismail. et. all. (2001). Akuntabilitas dan Good Governance; Modul 1 dari 5; Modul Sosialisasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Jakarta : Lembaga Administrasi Negara
Pramusinto, Agus. (2006). Building Good Governance In Indonesia Cases of Local Government Efforts to Enhance Transparency. Paper yang dipresentasikan pada Eropa Conference: Modernising the Civil Service Reform in Alignment with National Development Goals, Bandar Seri Begawan Brunai Darussalaam, 13-17 November 2006
Prasojo, Eko dan Teguh Kurniawan. (2008). Reformasi Birokrasi dan Good Governance : Kasus Best Practices dari Sejumlah Daerah di Indonesia. Dipresentasikan dalam The 5th  International Symposium of Jurnal Antropologi Indonesia. Banjarmasin, 22-25 Juli 2008
Susiatiningsih, Hermini. (2010). Menakar Good Governance Di Era Pemerintahan Sby-Boediono 2009-2014.
Sutiyoso. (2009). Bangun Good Government and Good Governance untuk Meraih Masa Depan Indonesia. Sekretariat Negara RI
Wiratraman, R. Herlambang Perdana. (2007). Neo-Liberalisme, Good Governance Dan Hak Asasi Manusia. Jurnal Hukum Jentera XV, Januari-Maret 2007

Selasa, 25 Oktober 2011

Killer Statement

Ada sebuah istilah komunikasi negatif dalam Kecerdasan Emosional yang disebut killer statement. Apa itu killer statement? Gampangnya, killer statement itu adalah segala bentuk pernyataan kita yang kita keluarkan, sadar maupun tidak, tetapi melukai dan mampu merusak mental maupun semangat orang lain.

Jenis-jenis killer statement ini, tanpa sadar kita dengar setiap hari, atau barangkali tanpa sadar kita keluarkan dengan maksud bercanda, memotivasi, tapi justru merusak. Nah, kalimat-kalimat perusak jiwa yang menghasilkan perasaan yang negatif pada diri seseorang itulah yang seringkali kita sebut killer statement.

Menariknya, sejarah dunia komik pun pernah mencatat akibat buruk dari killer statement yang pernah diterima oleh dua anak bernama Jerry Siegel dan Joe Shuster. Kisahnya begini. Di masa depresi yang melanda Amerika pada 1933, Jeery Siegel mempunyai ide menciptakan seorang tokoh pahlawan anak-anak yang mempunyai kemampuan luar biasa.

Tenaganya lebih kuat dari besi, bisa terbang dan asalnya dari planet lain. Maka, bersama dengan temannya yakni Joe Shuster yang pandai melukis, diciptakanlah untuk pertama kalinya gambaran manusia baja tersebut. Tetapi gambaran komik manusia super itu tidaklah begitu menarik. Kecaman dan kritikan diterima.

Selama enam tahun berturut-turut komiknya pun ditolak sana-sini. Hingga akhirnya, puncak kehancuran mental Siegel dan Shuster terjadi saat mereka mendengar ada editor dari Detective Comics yang membutuhkan komik strips. Lantas mereka pun mencoba menjual kepada mereka.

Tapi, saat membuka-buka dan menlihat gambaran komik mereka, para editor pun tertawa dan berkata, "Wah, nggak akan ada yang percaya dengan ide komik seperti ini. Gambarnya murahan dan tak mungkin laku dijual". Maka, karena sudah terlalu frustrasi dengan penolakan dan kalimat yang menghancurkan itu, Shuster dan Siegel akhirnya sepakat menjual komik serta segala hak ciptanya kepada Detective Comics hanya senilai US$130.

Perhatikan baik-baik, hanya seharga US$130 ! Tapi, itulah kesalahan terbesar Siegel dan Shuster akibat terlalu mendengarkan killer statement yang diterimanya. Karena, beberapa saat setelah komiknya dibeli, karakter komiknya ternyata menjadi pujaan. Anda pasti bisa menebak. Itulah tokoh Superman, manusia Krypton dengan kemampuan terbang, penglihatan super serta kekuatan fisik yang luar biasa.

Komik Superman menjadi begitu laris, hingga difilmkan, karakternya menjadi tokoh idola anak-anak. Sementara Shuster dan Siegel, penciptanya yang pertama, hanya bisa gigit jari. Tokoh Superman menjadi populer dan meraup keuntungan miliaran dolar AS. Tapi tokoh penciptanya hanya mendapat US$130, bahkan hidup dalam utang dan kemiskinan.

Untungnya, pada 1975 setelah mendapatkan tekanan bertubi-tubi dari publik yang menganggap Detective Comics tidak berperikemanusiaan dengan membiarkan pencipta Superman hidup dalam miskin, akhirnya Detective Comics sepakat memberikan jaminan finansial. Tetapi, kalau kita melihat kembali, itulah harga dari sebuah killer statement yang telah menghancurkan karir dan kehidupan dua orang bocah bernama Shuster dan Siegel.

Pembaca, kisah ini kiranya membuat kita sadar akan bahaya dari killer statement dalam hubungan interpersonal kita. Memang, kadang killer statement ini diucapkan tidak dengan intensi yang negatif, tapi dampaknya, sungguh merusak! Namun, bisa juga killer statement ini diucapkan dengan maksud khusus untuk menjatuhkan mental orang yang mendengarnya.

Tip penting

Untuk itu, ada beberapa tip penting bagi kita. Pertama, hati-hati dengan killer statement yang mungkin kita ucapkan baik kepada anak kita, pasangan hidup kita, rekan kerja maupun bawahan kita. Killer statement ini menunjukkan bahwa kalimat yang diucapkan tanpa pertimbangan, bisa membunuh potensi, kemampuan maupun karakter baik seseorang.

Karena itu, kalaupun Anda sedang stress, sedang tidak dalam kondisi mood untuk bicara, merasa tidak puas dengan hasilnya, ataupun merasa tidak suka dengan apa yang Anda saksikan, usahakan untuk menghindari menggunakan kalimat yang bernada menghancurkan atau mencela.

Kedua, kita sendiri sebagai orang yang akan dan biasa menerima killer statement dari orang-orang di sekitar kita, lebih baik kita siapkan anti virus bagi kita sendiri. Anti virus ini berisi kalimat lain yang kita ucapkan pada diri kita sendiri, meskipun orang lain sudah mengatakan killer statement itu kepada kita.

Dalam workshop Kecerdasan Emosional yang kami lakukan, salah satu latihan yang kami berikan adalah dengan menggunakan kalimat penguatan positif yang cepat menetralkan meskipun orang lain telah mengatakan hal yang buruk kepada Anda.

Menariknya, juga di salah satu acara kontes menyanyi, ada seorang penyanyi kodang yang sudah tua, tapi diundang menjadi tamu untuk juri. Saat itu ada seorang penyanyi yang mendapat penilaian buruk dan akhirnya tersingkir. Saat sebelum mundur, si penyanyi tua ini memberikan nasihat, "Jangan pedulikan hasil penilaian ini buatmu. Yang penting adalah kuatkanlah dirimu terus. Sayapun tidak pernah menjuarai kontes menyanyi, toh dengan kegigihan, saya bisa menjadi seorang penyanyi. Teruslah berlatih dan buktikan dirimu bisa berhasil". Wow, mata saya berkaca-kaca mendengar motivasi dari sang artis dan bintang penyanyi tua ini.

Sungguh suatu kata-kata penguatan yang luar biasa. Andapun harus mengatakan hal yang sama kepada diri Anda, saat Anda diberikan kata-kata negatif ataupun killer statement. Ingatlah pembaca, jangan sampai potensi dan kemampuan Anda dirusak oleh kata-kata dari kalimat orang yang tidak bertanggung jawab. Merekalah yang sebenarnya punya masalah dengan diri mereka. Jangan biarkan mereka merusak diri Anda. Jangan biarkan mereka mencuri mimpi Anda.

Sumber: Killer Statement oleh Anthony Dio Martin

dari sebuah email yang dikirimkan oleh krisna.rahmantya@medifarma.biz

Senin, 24 Oktober 2011

Permasalahan Polusi



Semua orang tidak menyukai polusi. Kebanyakan dari kita memiliki ketertarikan tentang permasalahan lingkungan, hampir setiap orang menginginkan agar ada sesuatu hal yang bisa dilakukannya untuk menyelesaikan hal tersebut, meskipun kecil dan sedikit, tetapi kita tidak begitu yakin apa yang dapat kita lakukan. Faktanya, kita lebih menyukai menambah permasalahan dengan berpikir sederhana bahwa sedikit polusi yang kita lakukan bagaikan seperti memasukkan sesuatu dalam keranjang.



Apa itu Polusi?

Masalah polusi utamanya berasal dari penggunaan lingkungan oleh produsen dan konsumen dengan membuang sisa-sisa kegiatan. Kita penuhi lingkungan dengan kaleng, kertas dan sisa residu lainnya dari kegiatan konsumsi dan produksi sehingga mencemari lingkungan. Kita buang emisi dari kendaraan bermotor dan pabrik ke atmosfir sehingga mencemari udara. Kita membuang kotoran dan residu dari produksi baik secara langsung atau tidak ke saluran air, sungai maupun danau sehingga mencemari air. 

Segala sisa-sisa dari kegiatan produksi dan konsumsi yang dibuang ke lingkungan sebenarnya secara alami mengalami proses daur ulang. Proses daur ulang adalah mengubah sisa-sisa kegiatan menjadi bahan baku yang dapat digunakan kembali. Hal ini tentunya membutuhkan durasi waktu yang berbeda-beda pada tiap-tiap proses daur ulang yang terjadi. Misalnya hewan menggunakan oksigen (O2) dan menghasilkan sisa karbon dioksida (CO2). Di lain pihak tumbuhan menggunakan karbon dioksida (CO2) dan menghasilkan oksigen (O2).

Ketika proses ini terganggu, misalnya dengan meningkatnya sisa-sisa dari kegiatan produksi dan komsumsi yang sangat banyak sehingga tidak selesai didaur ulang atau proses daur ulang tidak terjadi secara cepat bahkan sama sekali tidak terjadi daur ulang maka hal ini akan memunculkan polusi. Hal ini karena kapasitas/daya dukung lingkungan tidak sanggup menampung sisa-sisa kegiatan yang mengalami kegagalan proses daur ulang tersebut.



Bentuk Polusi
Polusi udara, emisi gas berbahaya dari kegiatan industri, kendaraan bermotor, pembakaran sampah, dll : karbon monoksida, karbon dioksida (CO2), sulfur oksida, nitrogen oksida, hidro karbon, chlorofluorocarbon (CFC), metan, asam nitrat, dll à efek gas rumah kaca, global warming  dan climate change
Polusi air, sisa pembuangan kegiatan industri berupa limbah beracun (mercury, dll), penggunaan air untuk pendinginan (penstabilan suhu) peralatan industri, laut digunakan tempat pembuangan sisa nuklir, bawah laut digunakan uji coba ledak nuklir à berkurangnya kadar  oksigen dalam air, mengancam kehidupan hayati dalam air
Polusi tanah, sisa kegiatan penggalian pertambangan yang kemudian dibuang menutupi permukaan tanah, sisa sampah industri dan rumah tangga yang dikumpul dan terakumulasi menjadi sangat banyak (tempat pembuangan sampah) à alih fungsi tata guna lahan



Tinjauan Ekonomi pada Polusi

Polusi muncul karena faktanya tidak seorang pun memiliki hak kepemilikan terhadap lingkungan yang terkena polusi dan karakteristik dikonsumsinya secara bersama-sama lingkungan yang terkena polusi. Oleh karenanya tidak ada biaya yang dikenakan karena seseorang melakukan pencemaran lingkungan dengan membuang sisa-sisa kegiatannya.

Pada proses polusi terhadap lingkungan, pengotor (polluter) seringkali membebankan/mencurahkan biaya kepada pihak lain sehingga memunculkan ekternalitas negatif. Biaya yang dibebankan ke pihak lain harus dikeluarkan secara lebih besar pada saat memanfaatkan lingkungan yang terkena polusi untuk membuatnya layak pakai ketimbang lingkungan itu bebas polusi. Sehingga muncul in-efisiensi dan mis-alokasi pemanfaatan sumber daya dan lingkungan. Dilain pihak, selain hal-hal tersebut di atas, ternyata dan tidak dapat kita pungkiri bahwa kegiatan polusi yang bersumber dari kegiatan produksi telah menimbulkan benefit atau ekternalitas positif berupa sebuah peradaban atau civilization. Kita mengenal bahkan menggunakan misalnya saja sarana komunikasi, sarana transportasi, dan lain-lain.



Biaya Mengontrol Polusi

Pengontrolan polusi juga membutuhkan biaya karena harus ada sumber daya baik tenaga kerja maupun modal yang disediakan khusus untuk membuat dan mengoperasikan peralatan anti polusi pada sebuah pabrik. Jadi, nilai dari barang dan jasa yang dihasilkan haruslah sudah mempertimbangkan biaya aktifitas pengontrolan polusi yang dilakukan.



Keuntungan Mengontrol Polusi

Keuntungan dari mengontrol polusi terdiri dari peningkatan kondisi kesehatan anggota masyarakat sebagai hasil dari aktifitas pengontrolan polusi tersebut.



Tingkatan yang Sesuai dalam Mengontrol Polusi

Masyarakat harus memilih antara tingkatan penggunaan sumber daya dalam memproduksi barang dan jasa dengan tingkat kebersihan dari lingkungannya. Jika masyarakat telah mengalami tingkat polusi yang tinggi maka mereka akan bersedia untuk mengorbankan beberapa kuantitas dari barang dan jasa yang diproduksi untuk mendapatkan beberapa tingkatan pengontrolan polusi. Jadi tingkatan yang tepat untuk mengontrol polusi ditentukan dengan menimbang keuntungan dan biaya yang harus dikeluarkan. Jika keuntungan dari pengontrolan polusi yang kemudian dirasakan masyarakat ternyata jauh melampaui biaya yang dikeluarkan maka aktifitas pengontrolan polusi seharusnya ditingkatkan.



Apa Yang Dapat Dilakukan Terhadap Polusi

a.    Kontrol Langsung

Cara yang sederhana untuk mengontrol polusi adalah melalui pemerintah dengan melarang setiap aktifitas polusi. Jika fosfat mencemari air maka larang penggunaan fosfat pada setiap sabun cuci. Jika DDT mencemari air dan tanah maka larang penggunaan DDT, dst. Metode ini seperti yang dilakukan di Amerika melalui agen pemerintah Environmental Protection Agencies (EPA) yang bertugas mengontrol langsung untuk mengurangi berbagai aktifitas polusi.

Ada tiga masalah yang timbul dengan cara / metode kontrol langsung ini, yaitu kontrol langsung seolah telah menduga sebelumnya bahwa badan pembuat aturan telah dapat menentukan secara ekonomis seberapa jauh tingkat polusi yang diinginkan. Masalah kedua adalah kesulitan yang dihadapi pembuat aturan dalam mencapai alokasi efisien dari polusi yang diizinkan dari setiap pelaku polusi. Masalah ketiga adalah memaksa standar emisi ketika sudah ditentukan seperti apa standar itu seharusnya.

b.    Kontrol Tidak Langsung

Sangat dimungkinkan bagi pemerintah untuk mengontrol berbagai jenis polusi dengan penerapkan pajak pada setiap aktifitas polusi. Hal ini akan membujuk para pelaku polusi untuk mengurangi jumlah polusi dibuat. Hal ini akan dilakukan apabila jumlah pajak yang diterapkan melampaui biaya marjinal dari membersihkan dampak polusi yang dibuat.

c.    Hak Kepemilikan Individu

Polusi yang dilakukan dapat dikontrol dengan menjual hak atau menetapkan apa yang menjadi objek polusi (misalnya sungai) pada hak kepemilikan individu kemudian mengizinkan mereka menjual hak polusi pada pihak yang mungkin menjadi pelaku polusi lainnya.